Komisi II Minta Kejelasan STIA LAN Makassar tentang Kurikulum Transformasi Digital Pengelolaan Negara

25-03-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Chairul Anwar saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke STIA LAN Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (23/3/2022). Foto: Ridwan/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Chairul Anwar meminta kejelasan kepada sivitas akademika STIA LAN Makassar tentang implementasi kurikulum transformasi digital dalam pengelolaan negara. Sebab, para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di politeknik tersebut sebagian besar adalah para aparatur sipil negara yang memiliki tuntutan beradaptasi di era digital, khususnya peningkatan keterampilan administrasi negara.

 

“Nah ini terobosan apa yang mau diambil untuk peningkatan administrasi negara kita dalam bidang teknologi digital tersebut?” ujar Chairul saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke STIA LAN Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (23/3/2022). Untuk merespon tantangan perkembangan zaman ini, ia meminta agar pihak kampus intensif melakukan lobi ke pihak-pihak terkait, guna mendapatkan alokasi bantuan dana pendidikan sebagai mandatory spending 20 persen dari APBN untuk pendidikan.

 

“Sama halnya saat saya di Komisi IX beberapa waktu lalu. Anggaran kesehatan saya pikir di Kemenkes semua. Tetapi, semua urusan yang berkaitan dengan pendidikan di Kemenkes masuk diambil dari situ. Jadi, anggaran pendidikan kita yang khusus dari APBN  masuk ke banyak instansi,” jelas politisi PKS ini.

 

Meskipun demikian, ia meyakini untuk pengalokasian anggaran APBN untuk STIA LAN Makassar akan banyak pihak yang akan turut serta membantu. “Jadi, apresiasi saya luar biasa kepada para pendidik ini, kita hormat. Sehebat-hebatnya kita itu kita pasti hormat dengan guru kita. Apresiasi kepada dosen meskipun dengan segala keterbatasan,” pesan legislator daerah pemilihan (dapil) Riau I itu.

 

Diketahui, institusi Politeknik STIA LAN Makassar ini memiliki akreditasi B. Perguruan tinggi negeri di bawah Lembaga Administrasi Negara ini memiliki tingkatan sarjana maupun magister terapan. Adapun biaya pendaftaran untuk Program Sarjana Terapan sebesar Rp250 ribu sedangkan untuk Program Magister Terapan sebesar Rp500.000. Informasi dari pihak kampus mengemuka bahwa selama ini institusi tersebut belum pernah mendapatkan bantuan APBN yang khusus dialokasikan untuk pendidikan sebesar 20 persen. (rdn/sf)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...